Jumat, 23 Maret 2007
Sumber: Harian Republika
JAKARTA -- Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap eksistensi ICMI Muda. Keterangan tertulis yang diterima Republika, di Jakarta, Kamis (22/3), menjelaskan, Majelis Pengurus Pusat ICMI sangat keberatan kata ICMI dijadikan bagian dari nama wadah atau organisasi di luar struktur organisasinya itu.
Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua Presidium Pengurus Pusat ICMI Prof Dr Nanat Fatah Natsir dan Sekretaris Jenderal Agus Salim Dasuki tersebut, juga meminta agar tidak mencantumkan kata ICMI dalam organisasi yang didirikan di Makassar, Sulawesi Selatan, itu. Empat sikap MPP ICMI menyebutkan, eksistensi ICMI Muda yang kini sedang dibentuk di berbagai daerah tidak ada kaitan dan hubungan baik historis, kultur maupun struktur dengan organisasi ICMI yang didirikan di Malang pada 7 Desember 1990.
MPP ICMI menginstruksikan kepada seluruh jajaran ICMI tingkat pusat, organisasi wilayah, organisasi daerah, dan badan-badan otonom untuk meneruskan sikap ICMI kepada berbagai pihak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan di masa yang akan datang. n rto
Pelayanan Publik Menentukan Karier Politik
JAKARTA -- Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat ternyata bisa sangat menentukan karier politik kepala daerah. Bupati yang berhasil menciptakan good corporate and clean governance atau pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik serta transparan dipastikan bakal terpilih kembali pada pilkada berikutnya tanpa susah merebut simpati di masa kampanye.
''Banyak tempat-tempat dengan pelayanan publik yang luar biasa, bupatinya terpilih lagi untuk kedua kali dengan angka menakjubkan,'' ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Taufik Effendi, usai meresmikan Tim Konsultasi Standar Pelayanan Miminal (SPM) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Ma'ruf, di Depdagri, Kamis (22/3).
Taufik memberi contoh Bupati Sragen (Jawa Tengah), Untung Sarono Wiyono, yang terpilih kembali dengan suara 87,5 persen; Bupati Jembrana (Bali), I Gde Winasa, dengan angka 89 persen; serta Bupati Solok Gamawan Fauzi yang bahkan naik pangkat karena terpilih sebagai gubernur Sumatera Barat.
Melalui PP 65/2005, pemerintah merumuskan pedoman penyusunan dan penerapan SPM. Namun baru sekarang akan disusun standar dan petunjuk teknisnya oleh tiga menteri, yaitu Menpan, Mendagri, Menkeu, dan Kepala Bappenas.
Menpan mengatakan, selama ini belum ada SPM sehingga pelayanan publik tiap daerah bervariasi. Dengan petunjuk teknis SPM yang ditargetkan rampung tahun ini juga, akan jelas bagaimana seharusnya kualitas pelayanan publik.
Total jumlah pelayanan publik, menurut Taufik, ada 388 macam, mulai dari angkutan kereta api sampai puskesmas dan mengurus surat kelahiran sampai kematian. Di DPR sedang dibahas RUU Pelayanan Publik dan selanjutnya disusun RUU Administrasi Pemerintahan yang mengatur sanksi bagi aparat yang lalai. rto
( )
Sumber:
ICMI
Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Bangkitlah Indonesia[ku]
