MASIKA ICMI Sulawesi Selatan

Masika ICMI Mulai Garap Kampus

2009-02-12T19:38:00.001+08:00

Selasa 27 Januari 2009

Laporan: Furqon Majid, tribuntimurmks@gmail.com
Sabtu, 24 Januari 2009 | 22:06 WITA

MAKASSAR, TRIBUN - Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendikiawan Muda Indonesia (Masika ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Makassar dalam waktu dekat mulai membangun organisasi satuan (orsat) tingkat kampus

Program ini diteguhkan dalam Rapat Kerja Daerah Masika ICMI Orda Makassar, di Gedung LPTQ Sulawesi Selatan, Jl Talasalapang, Sabtu (24/1).

Rakerda tersebut digelar untuk mempersiapkan program kerja Masika periode 2008-2010. Program kerja itu akan berorientasi dan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas intelektual pemuda dan mahasiswa.

Karena itu, hadir pula aktivis dari berbagai kampus, di antaranya dari Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Indonesia Timur.

"Dari kampus-kampus inilah nantinya akan menjadi orsat Masika-ICMI, yaitu struktur Masika di tingkatan kampus, yang Insya Allah selepas Rakerda I ini akan segera terbentuk diseluruh kampus se-kota Makassar," ujar Sekretaris Masika ICMI Orda Makassar, Anshar Aminullah.

Rakerda yang dirangkai dengan Bedah Buku "Sketsa Pergolakan Batin Perempuan" ini dihadiri oleh Ketua Masika ICMI Orda Makassar, Maqbul Halim, dan Sekretaris Masika ICMI Orwil Sulsel, Anwar Lasapa. Anwar membuka rakerda.(*)

Sumber: Tribun Timur Online (Sabtu, 24 Januari 2009 | 22:06 WITA)
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/7176
Akses Tanggal 27 Januari 2009

ICMI Janji Kawal Program Pendidikan Gratis

2008-10-07T20:12:00.000+08:00

NEWS
Minggu, 8 Juni 2008 - 19:19 wib

MAKASSAR - Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muda Sulawesi Selatan (Masika ICMI Sulsel) dan Dewan Pendidikan Sulsel menyatakan siap mengawal kebijakan Pencanagan Pendidikan Gratis oleh pemerintah provinsi Sulsel pekan lalu.

Dewan Pakar Masika ICMI Sulsel Prof Nasir Nessa mengatakan, warga Sulsel memang membutuhkan pendidikan terjangkau. Karena itu, program pendidikan gratis oleh gubernur Syahrul Yasin Limpo perlu dikawal. Nasir khawatir penggratisan biaya pendidikan itu akan menurunkan kualitas lulusannya.

"Masika ICMI akan kawal pendidikan gratis. Jangan sampai karena gratis, mutu pendidikan rendah. Itu harus diperhatikan oleh pemprov,"tutur Nasir Minggu (8/6/2008).

Nasir berjanji mengawal program itu dengan riset dari aktifis ICMI Sulsel sehingga manfaatnya di masyarakat dapat langsung terasa.

Sementara itu, anggota Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Soli Abimanyu mengatakan, pelaksanaan pendidikan gratis yang telah dicanangkan itu harus terealisasi dengan baik. Pasalnya, pelaksanaan wajib belajar pendidikan gratis 9 tahun merupakan amanah Undang Undang.

"Pemerintah memang wajib gratiskan pendidikan dasar 9 tahun. Setidaknya, political will gubernur itu dapat dikawal. Masyarakat perlu lakukan pengawasan."ujar Abimanyu.

Abimanyu mengeluhkan rendahnya kualitas guru di Sulsel. Karena itu, Abimanyu meminta pemprov memperhatikan kualitas dan kesejahteraan guru yang ada di daerahn ini."Biar gtaris, kalau gurunya tidak bagus. Kualitas murdinya dipertanyakan, "tegasnya.

Di lain pihak, Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Makassar Arman meminta pemprov Sulsel mengoptimalkan fasilitas dan aksesibilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Menurutnya, aksesibilitas bagi siswa cacat selalama ini masih rendah. Akibatnya, banyak anak cacat fisik maupun mental yang tidak tertampung di sekolah umum.

"Dengan program pendidikan gratis itu, setidaknya siswa yang kekurangan secara fisik dan mental merasakan peningkatan kualitas pendidikan disbanding sebelumnya"kata Arman.

Jumat pekan lalu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo mencanangkan program pendidikan gratis provinsi Sulsel. Pencanangan ini ditandatangani gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan 23 bupati/walikota se-Sulsel.

Sulsel adalah provinsi pertama yang mencanangkan pelaksanaan pendidikan gratis di Indonesia. Mendiknas berjanji akan menjadikan Sulsel sebagai percontohan nasional jika pelaksanaan program itu berjalan baik.

Sebesar Rp 480 miliar dana APBD prov Sulsel tahun 2008 dianggarkan untuk program ini. Sisanya berasal dari dana APBD kab/kota dengan tingkat sharing sebesar 60 persen oleh pemerintah kab/kota dan 40 persen untuk pemprov Sulsel.

Pelaksanaan pendidikan gratis ini juga dibantu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Depdiknas tahun 2007 sebesar Rp 940.591.001.500 di luar dana yang disiapkan pemprov dan pemkab di atas.

Pendidikan gratis berlaku untuk 14 item pada tingkat Seolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Jika berjalan baik, gubernur Syahrul berencana menggratiskan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2009 nanti. (Andi Aisyah/Trijaya/fit)

Sumber:
http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/08/1/116739/icmi-janji-kawal-program-pendidikan-gratis
Akses Tanggal 10 Juli 2008

ICMI Sulsel Ingin Kawal Pendidikan Gratis

2008-06-20T20:40:00.001+08:00

Rabu, 04-06-2008 | 23:32:23
Laporan: muhammad irham. la_toge_langi@yahoo.com

Makassar, Tribun - Dewan Pakar Masika Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulawesi Selatan Prof Dr Natsir Nessa meminta agar kader ICMI Sulsel mengawal program pendidikan gratis yang diprogramkan pasagan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang.

Mantan Pembantu Rektor I Universitas Hasanuddin ini mengaku sangat khawatir mutu pendidikan di Sulsel akan menurun dengan adanya program pendidikan gratis tersebut. "Oleh karena itu, sebagai lembaga ilmiah, Masika ICMI Sulsel harus fokus pada riset dan data," kata Natsir saat menggelar rapat terbatas dewan pakar dan pengurus Masika ICMI Orwil Sulsel di Rumah Makan Dinar, Selasa lalu.

Rencananya dalam waktu dekat Masika ICMI Sulsel akan mengadakan pertemuan regional dengan para intelektual muda Masika ICMI se kawasan timur Indonesia (KTI).

Program pendidikan gratis merupakan jualan kampanye pasangan pasangan Syahrul-Agus sebelum menjadi gubernur dan wakil gubernur. Pasangan ini bertekad menggratiskan 14 item pungutan yang selama ini berlaku di sekolah dasar sampai sekolah menengah.(*)

Sumber: Tribun Timur Online
http://www.tribun-timur.com/view.php?id=80499
Akses TAnggal 20 Juni 2008

Memikirkan Kembali "Nation Building"

2008-02-01T20:17:00.000+08:00

Resensi Buku:

Memikirkan Kembali "Nation Building"

Judul asli:
Islam and Nation Formation in Indonesia
Penulis:
Andi Faisal Bakti, Ph.D
Penyunting:
Mas’ud Halimin
Penerbit:
Churia Press Jakarta
Cetakan I, Oktober 2006
Tebal:
160 Halaman

Di tengah memudarnya semangat nasionalisme akibat maraknya kapitalisme, eksploitasi sumberdaya alam serta motivasi kekuasaan yang cenderung melupakan peran pendiri bangsa, maka kehadiran buku ini merupakan tawaran yang mengingatkan kembali bagaimana para pendiri bangsa bersungguh-sungguh membangun bangsa yang adil dan makmur. Penulis menyadari bahwa persoalan yang paling besar yang dihadapi bangsa saat ini adalah bagaimana mempertahankan keutuhan NKRI sebagai tawaran dari kesepakatan para pendiri bangsa sebelumnya. Bahwa ‘nation buiding’ tersebut lahir dari perasaan yang sama, yakni karena nasionalisme yang ikhlas. Bukan nasionalisme semu. Buku ini menjadi pengingat bagi berbagai kalangan untuk memaknai kembali ‘nation building’ seperti ulasan Bahar Makkutana berikut ini. (p!)

Buku setebal 160 halaman ini mengkaji Islam dan pembentukan bangsa Indonesia (nation Building), yang menjelaskan peranan komunikasi Islam dalam mendorong proses pembentukan bangsa Indonesia hingga awal 1930-an. Dijelaskan pula bahwa the founding fathers bangsa ini menggunakan dua pendekatan dalam membangun bangsa dan karakter bangsa. Pendekatan yang dimaksud adalah (i) Pendekatan organisasional struktural serta pendekatan komunitarian-kultural. Pendekatan organisasional seperti pembentukan asosiasi, kelompok-kelompok, partai, maupun komunitas sealiran yang bersifat struktural. (ii) Pendekatan kultural dan tradisional melalui penanaman nilai-nilai moral, pengembangan pendidikan di pesantren-pesantren, pemberian peran kyai dan para ulama.

Kedua pendekatan diatas lahir dari sebuah visi yang sama yaitu ’membangun bangsa’. Pembangunan bangsa tersebut lahir dari faham nasionalisme yang kental dengan muatan-muatan keagamaan.

Dijelaskan juga bahwa pendekatan organisasional baik organisasi sosial maupun organisasi keagamaan dimulai sejak abad 20, dimana pada saat itu, komunikasi dan idealisme keislaman sangat signifikan dalam mendorong pembentukan bangsa. Peran bahasa melayu juga sangat nampak dalam mendorong islamisasi di Indonesia.

Buku ini menjelaskan bagaimana kelompok etnis yang berbeda, jumlah fragmentasi geografis yang banyak, penduduk yang sangat besar, mewujudkan komunitas terbayangkan mereka menjadi sebuah bangsa. Faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka saling kenal satu sama lain? Nation Building merupakan proses yang panjang dan dilakukan secara konsisten oleh para cendekiawan muslim yang telah ada pada abad 20. Yang dicita-citakan adalah bangsa yang berkarakter.

Penulis yang merupakan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menuliskan bahwa meluasnya pengaruh cendekiawan muda yang berpendidikan Barat membawa pada terbentuknya Sarekat Islam (SI) pada dekade kedua abad, di mana kemudian SI menjelma menjadi partai massa yang sangat besar pengaruhnya. Saat itulah SI berhadapan dengan rivalnya dari kalangan nasionalis sekular. Bersama kelompok Islam lainnya, SI mencoba melawan pengaruh sekular melalui sebuah gerakan muda Islam. (Jong Islamieten Bond atau JIB)

JIB memiliki tujuan strategis untuk mendidik kaum muda muslim dalam melawan ’sekularisasi’ yang diserukan oleh kalangan terpelajar yang berpendidikan barat beserta para pemimpin yang berhaluan sekular lainnya. JIB menjadi organisasi kaum muda pertama bagi para pelajar santri yang menerima pendidikan barat. Selain itu, peran lembaga pendidikan keagamaan sangat besar dalam menangkal arus kolonialisme yang bertujuan menguasai para penduduk asli Indonesia. Dalam hal ini, penulis sepakat bahwa peran lembaga pendidikan non pemerintah seperti pendidikan Muhammadiyah berperan besar melahirkan kader-kader yang berani melawan penjajah dengan karakter kecendekiawanan. Dengan demikian, penjajah berpikir ulang bila ingin melakukan eksploitasi secara bebas.

Meskipun demikian, pendidikan kolonial memiliki peran yang sangat besar juga dalam melahirkan pemikir-pemikir modern seperti Mohammad Hatta dan lainnya namun di pihak lain, pendidikan kolonial (baca:barat) juga dapat berbahaya bagi kelangsungan pemikir bangsa Indonesia. Tokoh politik Indonesia Muhammad Amien Rais pernah menyatakan bahwa kaum terpelajar Indonesia yang mengenyam pendidikan di Barat jauh lebih berbahaya dibanding dengan kolonialis itu sendiri. Bahayanya adalah bila kaum terpelajar tersebut tidak memahami sejarah dan karakter bangsanya, sehingga yang benar hanyalah pendapatnya sendiri, atau ia akan selalu mengangung-agungkan negeri dimana ia disekolahkan.

Sayangnya, dalam perspektif sejarah bangsa, buku yang bertemakan Konstribusi Komunikasi Lintas Agama dan Budaya terhadap Kebangkitan Bangsa Indonesia ini, belum menggambarkan bagaimana peran kelompok lainnya selain umat Islam dalam membangun bangsa ini. Karena dalam sejarah bangsa kita tahu bahwa bukan hanya kalangan terpelajar Islam yang berperan merumuskan dan terus menempa ide ”keindonesiaan” itu hingga hari ini.

Di bagian lain, penulis menjelaskan pula bahwa pola pertahanan negara kekuasaan harus diubah, yaitu tidak lagi membanggakan seberapa luas wilayah yang dimiliki, namun yang penting adalah seberapa optimalnya pengelolaan wilayah Indonesia yang luas ini. (p!)

* Bahar Makkutana adalah pengurus Masika ICMI Orwil Sulsel.

Fenomena Aliran Sesat

2008-02-01T19:37:00.000+08:00

SERI DISKUSI

EDISI III
MAJELIS SINERGI KALAM (MASIKA ICMI)
ORWIL SULAWESI SELATAN

Fenomena aliran sesat dalam satu dekade terakhir ini semakin melembaga dan mendapat apresiasi berbagai ummat, termasuk umat islam di Indonesia. Kemunculan berbagai aliran yang disinyalir sesat oleh berbagai institusi keagamaan melahirkan berbagai kecaman sehingga menimbulkan reaksi dan kekerasan.

Kekerasan yang ’mengatasnamakan agama’ terhadap ’agama’ baru tersebut menimbulkan berbagai tanggapan khususnya warga muslim sendiri. Praktek kekerasan dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan tersebut melahirkan berbagai tanggapan yang mendiskreditkan ’islam’ sebagai agama yang penuh ’dinamika’ ibadah.

Masuknya berbagai aliran di Indonesia yang tidak terlegitimasi oleh negara dan masyarakat beragama di negeri ini tentu tidak ’berhak’ mendapatkan tempat. Metode penyelesaian masalah keagamaan dengan praktek kekerasan tersebut telah m’mematikan’ peran dan fungsi dialog dalam penyelesaian masalah. Prakarsa dialog tersumbat oleh ekspresi terhadap klaim kebenaran akidah dan tauhid sehingga institusi apapun yang tidak sesuai dengan ’islam’ saat ini dikategorikan ajaran kafir.
Tuduhan kekafiran, ....

TUJUAN DIALOG

Terbangunnya pemahaman tentang ajaran dan aliran sesat
Untuk menemukan indikator-indikator ajaran sesat
Untuk mencari resolusi penyelesaian konflik akidah
Meningkatkan ketauhidan

SASARAN

Komunitas organisasi keagamaan di Makassar
Komunitas mahasiswa muslim Makassar
Unsur Masyarakat Umum yang di undang

METODE

ceramah
dialog

PESERTA
sebanyak 50 orang yang terdiri atas;

undangan 35 orang
pengurus ICMI Sulsel 5 orang
pengurus Masika 5 orang
Media massa 5 orang

PEMATERI
1. Prof. DR. KH. Galib, MA (Unsur Majelis Ulama Indonesia Sulsel)
2. Prof. DR. H. Qasim Mathar, MA (Pengamat Pluralisme UIN Makassar)
3. Supa Atha'na (Direktur Iranian Corner Unhas)

MODERATOR:

Nasaruddin Umar, SH., MH. (Pengurus Masika ICMI Sulsel)

WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan dialog akan dilaksanakan pada;
Hari Jumat, 1 Februari 2008 pukul 16.00 di Aula ICMI Orwil Sulsel Jl. Sunu, Makassar

ORGANISASI PELAKSANA
Pelaksana kegiatan ini adalah Departemen Kajian Informasi MASIKA ORWIL SULSEL

OC (Bahar Makkutana)

MASIKA-ICMI : NAMA DAN JALAN GERAKAN BARU

2007-11-24T13:00:00.000+08:00

R E F L E K S I

“ Semoga Tuhan menyentuhkan ruhmu pada badai (yang baru), Karena hampir tak ada riak sedikitpun pada air lautanmu !”
Mohammad Iqbal

TIDAK bisa dipungkiri bahwa kini Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI mulai bangkit dari kevakuman. Sekurangnya ini ditandai dengan perubahan struktur kepemimpinan dari presidensial menjadi presidium. Diikuti dengan perubahan fungsi organisasi dari komunitas kajian menjadi organisasi kader. Perubahan-perubahan tersebut dihasilkan Pertemuan Nasional (Pernas) Masika ke-7 di Hotel Millenium Jakarta, September 2006 lalu. Geliat kebangkitan dengan tekad melaksanakan misi baru yaitu memupuk potensi kepemimpinan kader agar memiliki ketajaman intelektual, kekuatan karakter dan keunggulan politik.

Terbentuknya Masika-ICMI pada tahun 1993 sebagai komunitas kajian memiliki fungsi strategis sebagai wadah dialektika intelektual muda Islam. Di saat rezim orde baru memandang kreasi-intelektual kaum muda merupakan ancaman. Tidak sedikit para aktivisnya menjadi cendekia unggul seperti Yudi Latif, Deni J.A, Eep Saepullah Fatah, A.E Priyono, Budi Irawanto dan lainnya. Kebanggaan yang tidak hanya menjadi bukti keberhasilan, tapi juga motivasi untuk meningkatkan aksentuasi intelektual ke depan.

Kevakuman terjadi, mengiringi kekalahan Habibie sebagai Ketua Umum ICMI dalam pencalonan Presiden pada Sidang Umum MPR 2000. Kursi kepresidenan kemudian dimenangkan oleh Gus Dur yang berlatar belakang tokoh Forum Demokrasi (Fordem). Meski tidak secara langsung memerangi, Gus Dur nampaknya telah mendorong iklim kurang kondusif bagi aktualisasi peran aktivis ICMI yang secara sosiologis terkait erat dengan birokrasi. Hal ini diikuti dengan mengendurnya keterlibatan ICMI terhadap lembaga-lembaga yang telah dibentuknya. Padahal sejak kelahirannya ICMI ekstensif membidani pendirian berbagai lembaga moderen umat seperti Harian Republika, Bank Muamalat, dan lainnya termasuk Masika.

Pembaruan Nama
Presidium Pusat Masika menetapkan 200 lebih cendikia muda Islam bergabung dalam kepengurusan 2006 - 2009. Menyiratkan antusiasme yang besar. Namun, dari lima orang terpilih menjadi presidium, tidak satu pun perempuan. Dan dari seluruh pengurusnya, perempuan hanya 3%. Sementara Muktamar ICMI di Makasar 2005, tidak kurang ibu Dr. Marwah Daud Ibrahim terpilih menjadi satu dari lima orang Presidium. Minimnya aktivis perempuan ini, mengindikasikan bahwa di awal kebangkitannya ini, aktualisasi Masika terhadap problem dan isu publik belum responsif. Tentu ini tidak perlu dianggap persoalan besar, karena sebuah kebangkitan biasa diawali dari banyak kekurangan.

Ironisnya, Bapak Nanat Fatah Natsir pada Nopember 2006 lalu -- Ketua Presidium ICMI --, justru mengatakan, nama MASIKA mengesankan sifat yang feminin. Secara sugestif kefemininan diibaratkan, kurang energik dan kurang berani. Padahal sebagai wadah kaum muda, perfomance energik dan keberanian penting ditampilkan. Pandangan yang menyiratkan kekhawatiran, dimana kevakuman bukan hanya dapat mengecilkan MASIKA. Tapi juga mendorong hilangnya organisasi ini dari dinamika kaum muda sebagai habitatnya. Meskipun pepatah mengatakan, apalah arti sebuah nama. Kekhawatiran Bapak Nanat perlu dipertimbangkan. Bukankah nama mencerminkan karakter?

Tidak sederhananya soal nama ini, pada seminar yang diselenggarakan Masika tahun 2005 Dr. Yudi Latif pernah menyatakan, bahwa ketika “Bapak Bangsa” Bung Hatta menjadikan nama Indonesia dari wilayah NKRI dewasa ini. Salah seorang Belanda menentang, bukankah nama Indische (Indonesia) itu merupakan wilayah yang membentang dari Madagaskar sampai Marauke ? Namun Bung Hatta menjawab, salahkah bila para founding father Amerika Serikat (AS) memberikan nama Amerika terhadap negaranya, padahal AS hanyalah salah satu negara di benua Amerika yang terbentang luas itu ? Bagi Bung Hatta, Indonesia adalah cita-cita dan perjuangan untuk membangun sebuah negara besar[1].

Aspirasi pembaruan nama Masika, nampaknya bukan sekedar dipicu oleh kesan yang ditimbulkannya. Namun didorong agar terjadinya peningkatan ethos dan energi untuk memfungsikan organisasinya. Pembaruan nama adalah juga pembaruan karakter dan cita-cita yang ingin dihidupkan dari jiwa para aktivisnya.

Revisi Gerakan
Perlu diakui, sebagai komunitas kajian, Masika merupakan wujud kreasi kaum muda Islam era orde baru untuk memberikan pemikiran alternatif. Pada saat rezim yang berkuasa menempatkan politik sebagai mobilisasi massa untuk memperoleh legitimasinya. Ia juga berfungsi menjadi “goa” para aktivisnya untuk bertafakur memperteguh hati, mempertajam pemikiran, dan membangun kesadaran partisipasi publik. Upayanya memang tidak sia-sia, berbagai hasil kajian dan pemikiran aktivis Masika dipublikasikan. Gagasan-gagasan itu ikut mewarnai perluasan kesadaran publik bagi terciptanya agenda dan arah reformasi nasional. Suatu tahap perubahan yang diharapkan.

Namun demikian, intensitas intelektualisme Masika yang cukup produktif itu, abai terhadap tugas bagaimana mewujudkannya. Akibatnya, politik sebagai strategi bagi perwujudan gagasan tidak terjamah menjadi panggung dari gerakannya. Padahal era reformasi yang penuh dengan kebebasan merupakan peluang bagi perwujudan potensinya ini. Kekalahan Habibie dalam kompetisi meraih jabatan Presiden adalah bukti kurang tanggap Masika menangkap sinyal-sinyal kebutuhan publik akan otoritas politik yang intelektualistik. Akan tetapi, intelektualisme MASIKA memang tidak diorientasikan pada upaya pencapaian hal itu.

Walhasil, dalam proses reformasi kini, politik yang diharapkan dapat memberikan iklim pencerahan budi dan pencerdasan pikiran, tidak kunjung hadir. Elit-medioker yang mengendalikan kekuasaan reformasi, gagal mewujudkan agenda pembaharuan. Sehingga identitas kebangsaan yang menjadi medan perwujudan gagasan, kini mengalami penggerusan moril diluar cita-citanya.

Sepantasnyalah bila melalui Pernasnya yang lalu, tekad menjalankan fungsi organisasi tidak lagi diletakan sekedar menghasilkan pemikiran, namun juga bagaimana mewujudkannya. Perubahan politik tidak hanya diorientasikan merubah kesadaran politik menjadi partisipasi, akan tetapi partisipasi dikelola agar menghasilkan kepemimpinan meritokratik. Sebuah tekad mulia, perlu disertai sikap dan tindakan otentik para aktivisnya.

Medan Politik Perjuangan

Indonesia sebagai medan aktualisasi potensi kekaderan, penting agar ditempatkan sebagai bagian kecil dari dunia global. Kenyataan dunia Islam tengah tenggelam dan terpojok menghadapi gempuran kepentingan yang eksploitatif. Berbagai pencaplokan sumber-sumber kekayaan terjadi di wilayah kependudukan yang menjadi otoritasnya. Globalisasi yang merupakan instrumen kerjasama umat dunia, kini menjadi tunggangan segelintir elite politik-ekonomi negara-negara besar untuk memperkukuh dominasinya.

Tangan-tangan itu meskipun memberikan manfaat, namun dari kemudharatan yang ditimbulkan telah banyak menciptakan kesengsaraan, seperti kemiskinan, kelaparan, epidemi, dekandensi moral, kekerasan frustatif, kerusakan dan bencana ekologi, konflik dan ketimpangan massal lainnya. Menunjukkan bukti dari adanya eksploitasi yang telah melampaui batas.

Kesadaran ini penting, agar kepemimpinan politik yang diaktualkan Masika berspektrum luas. Sehingga riak politik yang kerap mengancam menjadi bencana konflik, tidak menjebaknya pada perseteruan dengan wajah yang sektarian. Kearifan yang menjadi karakter kecendikiaan harus terus dipupuk. Agar temperamen kemudaan tanpa perhitungan yang kadang muncul, tidak teraktualisasi dalam bentuknya yang berlebihan dan merugikan.

Berbagai penderitaaan rakyat dewasa kini, tidak terlepas dari akibat adanya intervensi eksploitatif yang disalurkan melalui elit negara dari hasil pemilu semu-demokratik era reformasi. Di sisi lain, kekuatan masyarakat sipil belum bisa tampil menjadi pengimbangnya, dikarenakan masih dalam proses meninggalkan ketergantungan dari negara yang menumbuhkannya.

Realita ini harus menjadi panggilan untuk merumuskan kembali pemikiran yang up to date, excellent, progressif dan berdaya-juang, melalui pembaharuan yang bervaliditas. Sehingga pencapaian negara Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial menjadi mungkin dilakukan.

Sekelumit apapun gagasan pembaharuan perlu dihargai. Karenanya, ruang pencetusan gagasan baru perlu selalu diupayakan untuk menemukan jalan pemecahan di kegelapan umat yang terpojok. Warisan pemikiran masa lalu Islam yang menjadi sumber ajaran kini, perlu dikaji dan diperbarui bersamaan dengan peradaban moderen. Adanya berbagai jaringan pembaruan yang dimotori kaum muda, seperti JIL (Jaringan Islam Liberal), LKiS (Lembaga Kajian Islam) dan lainnya perlu disikapi sebagai bentuk menghidupkan kembali elan vital Islam.

Terlebih dari itu, Masika dengan perubahan orientasi gerakannya perlu tetap memelihara khittah-nya sebagai wadah dialektika pemikiran. Diiringi dengan i’tikad menerbitkan jurnal pemikiran Islam untuk menawarkan hasil kajian yang bonafid. Sekurang-kurangnya jurnal itu perlu untuk menempatkan diri dalam dinamika pertumbuhan kehidupan umat yang cenderung terlampau menjurus pada sikap tertutup sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang tidak sehat. Oleh karenanya Masika harus mengupayakan munculnya titik temu demi lahirnya sinergi dalam mencapai kehidupan bangsa yang lebih beradab. Dicapai melalui dialektika yang terus menerus sebagai bentuk kesungguhan para kadernya mencapai tujuan Masika.

Jurnal tersebut diharapkan mampu menemukan formula titik temu diantara pemikiran yang sedang tumbuh. Akan tetapi pembaruan biasanya menjadi kritik terhadap pemikiran yang sudah mapan. Sebagai sebuah titik temu ini sangat dimungkinkan, dimana Masika ibarat komite dari cendikia muda Islam yang berlatar belakang organisasi Islam seperti HMI, PMII, PII, KAMMI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Anshor dan lainnya. Namun, bila menjadi kritik, perlu disikapi sebagai otensitas pribadi kader yang prihatin terhadap kenyataan umatnya. Mari kita capai misi baru masika yaitu memupuk potensi kepemimpinan kader yang memiliki ketajaman intelektual, kekuatan karakter dan keunggulan politik. Sehingga terbentuk kader yang punya integritas dan otensitas yang tercermin dari pemikiran dan akhlaknya.

Matraman Jakarta, Nopember 2007.

Iwan Gunawan
Anggota Presidium Pusat
MASIKA-ICMI

Perguruan Tinggi Diam-diam Berpihak

2007-05-29T11:15:00.000+08:00

* Qasim pada Dialog Reguler Masika ICMI Sulsel

Makassar, Tribun- Pengamat Politik yang juga akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Dr Qasim Mathar, menilai perguruan tinggi di Makassar diam-diam berpihak pada kelompok tertentu menjelang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulsel 2007 mendatang.

Hal itu dikemukakan tokoh lintas agama Sulsel itu dalam dialog reguler Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Sulsel di Restoran Barugae, Jl Pengayiman, Minggu (13/5).

Menurutnya, kalangan perguruan tinggi harusnya terlibat secara profesional dalam politik praktis berdasarkan kapasitas ilmu yang dimilikinya. Bukan dimanfaatkan sebagai pengumpul sukungan.

"Perguruan tinggi menutup diri, tapi diam-diam berpihak. Kalau berpihak, ciri akademiknya akan hilang," kata Qasim.

Pada dialog bertema Membebaskan Kampus dari Kepentingan Politik Praktis Pilgub Sulsel 2007 itu, ia juga menghimbau agar dalam membuka diri, kampus berperan sebagai arena uji akademiki terhadap visi dan misi kepentingan politik tertentu.

Sementara itu pembicara lainnya, Adil Patu (politisi PDK), menganggap dunia politik sangat penting bagi perguruan tinggi. "Dengan jalan itu, PT dan ilmunya dapat mengambdi pada masyarakat.

PT dan ilmuwannya sebaiknya peka terhadap kondisi Sulsel, dengan cara membekali politisi hasil penelitian, supaya rakyat tahu, janji politik mana yang masuk akal," katanya.

Dialog itu juga dirangkaikan dengan deklarasi pembentukan Masika ICMI Organisasi Daerah (Orda) Makassar.(crl/mih)

(Tribun Timur, 14 Mei 2007)

Pelantikan dan Diskusi Publik di Jeneponto

2007-05-24T11:37:00.000+08:00

Pelantilkan

Pelantikan Pengurus Baru Masika ICMI Orda Jeneponto pada Rabu, 23 Mei 2007 di Kabupaten Jeneponto.

Majelis Pengurus MASIKA ICMI Orwil Sulsel meresmikan Majelis Pengurus Baru MASIKA ICMI Orda Kab. Jeneponto pada Rabu 23 Mei 2007 di Jeneponto. Dalam pengukuhan majelis pengurus yang baru ini, pelantikan dilakukan oleh Ketua Majelis Pengurus ICMI Orda Jeneponto, H. Sjamsuddin Zainal, SE., MP. yang juga menjabat Wakil Bupati Jeneponto. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Pertemuan Sipitangarri ini juga dihadiri oleh Bupati Jeneponto, Ketua dan beberapa anggota DPRD Kab. Jeneponto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Jeneponto, Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Kab. Jeneponto, Kapolres, Ketua KPU Jeneponto, serta beberapa kepala dinas Pemerintah Kab. Jeneponto.

Dalam sambutan, Ketua MASIKA ICMI Sulsel, Maqbul Halim, mengharapkan agar MASIKA Orda Jeneponto tidak menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Dia mengharapkan agar MASIKA justru berguna atau bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah karena karya-karyanya. "Anda sekarang sudah dilantik dan telah berada dalam struktur kepengurusan. Itu tidak menjadikan anda lebih baik bila belum berkarya dan berguna. Bergunalah!" seru Maqbul Halim dalam sambutannya.

Sementara Bupati Kab. Jeneponto H. Radjamillo menyambut baik pembentukan Masika ICMI Orda Jeneponto dan pelantikan pengurusnya. "Kehadiran organisasi ini telah memperkaya dunia cendekiawan muda muslim di Jeneponto. Saya juga telah tahu arti Majelis sebagai perkumpulan, sinergi yang berarti kesatupaduan dan kalam adalah karya-karya tulis. Itu berarti organisasi ini sangat luar biasa," kata Radjamillo dalam sambutannya.

Selain itu, bupati tanah Turatea ini juga mengharapkan Masika ICMI Orda Jeneponto dalam menjadi motor dalam gerakan mempertemukan elemen-elemen ormas-ormas Islam di Kabupaten Jeneponto. "Sinergikan mereka. Sekarang saya tantang pengurus baru Masika ini, pikirkan pengsinergian itu," kata Radjamillo.

Diskusi Publik
"Pilgub Sulsel 2007 dan Aspirasi Masyarakat Turatea"
Nara Sumber:
1. Dr. Jayadi Nas, S.Sos (Dosen Fisip Unhas)
2. Ahmad Sewang (Ketua DPRD Kab. Jeneponto)
3. Asis (Ketua KPU Kab. Jeneponto)

'ICMI tak Terkait ICMI Muda'

2007-05-22T17:59:00.000+08:00

Jumat, 23 Maret 2007

Sumber: Harian Republika

JAKARTA -- Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap eksistensi ICMI Muda. Keterangan tertulis yang diterima Republika, di Jakarta, Kamis (22/3), menjelaskan, Majelis Pengurus Pusat ICMI sangat keberatan kata ICMI dijadikan bagian dari nama wadah atau organisasi di luar struktur organisasinya itu.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua Presidium Pengurus Pusat ICMI Prof Dr Nanat Fatah Natsir dan Sekretaris Jenderal Agus Salim Dasuki tersebut, juga meminta agar tidak mencantumkan kata ICMI dalam organisasi yang didirikan di Makassar, Sulawesi Selatan, itu. Empat sikap MPP ICMI menyebutkan, eksistensi ICMI Muda yang kini sedang dibentuk di berbagai daerah tidak ada kaitan dan hubungan baik historis, kultur maupun struktur dengan organisasi ICMI yang didirikan di Malang pada 7 Desember 1990.

MPP ICMI menginstruksikan kepada seluruh jajaran ICMI tingkat pusat, organisasi wilayah, organisasi daerah, dan badan-badan otonom untuk meneruskan sikap ICMI kepada berbagai pihak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan di masa yang akan datang. n rto

Pelayanan Publik Menentukan Karier Politik

JAKARTA -- Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat ternyata bisa sangat menentukan karier politik kepala daerah. Bupati yang berhasil menciptakan good corporate and clean governance atau pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik serta transparan dipastikan bakal terpilih kembali pada pilkada berikutnya tanpa susah merebut simpati di masa kampanye.

''Banyak tempat-tempat dengan pelayanan publik yang luar biasa, bupatinya terpilih lagi untuk kedua kali dengan angka menakjubkan,'' ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Taufik Effendi, usai meresmikan Tim Konsultasi Standar Pelayanan Miminal (SPM) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Ma'ruf, di Depdagri, Kamis (22/3).

Taufik memberi contoh Bupati Sragen (Jawa Tengah), Untung Sarono Wiyono, yang terpilih kembali dengan suara 87,5 persen; Bupati Jembrana (Bali), I Gde Winasa, dengan angka 89 persen; serta Bupati Solok Gamawan Fauzi yang bahkan naik pangkat karena terpilih sebagai gubernur Sumatera Barat.

Melalui PP 65/2005, pemerintah merumuskan pedoman penyusunan dan penerapan SPM. Namun baru sekarang akan disusun standar dan petunjuk teknisnya oleh tiga menteri, yaitu Menpan, Mendagri, Menkeu, dan Kepala Bappenas.

Menpan mengatakan, selama ini belum ada SPM sehingga pelayanan publik tiap daerah bervariasi. Dengan petunjuk teknis SPM yang ditargetkan rampung tahun ini juga, akan jelas bagaimana seharusnya kualitas pelayanan publik.

Total jumlah pelayanan publik, menurut Taufik, ada 388 macam, mulai dari angkutan kereta api sampai puskesmas dan mengurus surat kelahiran sampai kematian. Di DPR sedang dibahas RUU Pelayanan Publik dan selanjutnya disusun RUU Administrasi Pemerintahan yang mengatur sanksi bagi aparat yang lalai. rto
( )

Sumber:
ICMI

PLURALISME: MANFAAT DAN MUDHARATNYA

2007-05-21T15:10:00.000+08:00

Oleh Andi Faisal Bakti

Istilah pluralisme dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Bisa dengan tinjauan filsafat, etika, kosmologi, agama, ekonomi, komunikasi dan politik. Seperti halnya konsep baru lainnya, pluralisme kemudian menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro, pluralisme dianggap sebagai suatu hal yang sangat modern, dan dapat membantu manusia mendapatkan pencerahan dan pemerdekaan. Namun bagi yang kontra, konsep ini justru dianggap dapat membuat manusia berseteru dan bermusuhan, maka yang terjadi adalah kegelapan. Bahkan yang terakhir ini, ada yang mengaitkannya dengan kemusyrikan, yang ditengarai berlawanan dengan tawhid, keesaan Tuhan. Bagi yang terakhir ini, pluralisme adalah sebuah isme yang memutlakkan perbedaan. Mereka membedakan ini dari pluralitas, yang dipahami sebagai sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan dinafikan, karena setiap orang pasti berbeda. Namun, mengabsolutkan perbedaan, dan itulah yang ditekankan oleh puralisme, mereka menolaknya.

Tulisan ini mencoba melihat bagaimanakah manfaat dan mudharat konsep pluralisme ini, bila dilihat dari sudut pandang komunikasi lintas agama dan budaya bagi warga negara? Dengan kata lain, atikel ini akan melihat dari perspektif SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Kemudian terakhir adalah solusi logis untuk jangka panjang.

Komunikasi antaragama dan budaya, atau biasa disingkat dengan KAB, melihat pluralisme sebagai sesuatu yang harus cair dalam pemaknaan yang tak pernah henti antara penyampai dari pemangku budaya tertentu (SARA) dan penerima pesan budaya lainnya, yang menggunakan media atau channel (baik konvensional maupun canggih pada zamannya). Ketiga unsur itu masing-masing punya pemaknaan tersendiri, dan melahirkan umpan balik dan interpretasi yang berbeda atau “sama” dengan yang disampaikan oleh komunikator. Bila pluralisme memiliki manfaat berupa pembebasan dari cengkraman hegemoni budaya mayoritas atas minoritas, budaya penyeragaman oleh yang dominan, yang cenderung eksploitatif dan imperialis atas budaya kecil. Maka, konsep ini juga mengandung unsur pengkristalan dan penguatan internal atas budaya minor atau sub-kultur, yang selama ini dianggap isolated dan terpencil yang hampir tanpa makna, bahkan sering terlupakan (ignored).

Dengan demikian, pluralisme bukanlah suatu konsep tanpa cela dan celah. Ia merupakan sebuah pedang yang bermata dua. Namun bila mata yang satu diasah dan dipertajam terus menerus, dan yang lainnya dibiarkan berkarat dan tumpul, maka akhirnya yang tajam itulah yang fungsional sebagai alat pemotong. Kedua mata pedang itu adalah: pertama, pengharagaan satu sama lain antara pemangku budaya yang berbeda; dan kedua adalah pembolehan dan pembiaran setiap budaya untuk berkembang pesat tanpa rintangan. Hatta, self government pun tak terelakkan.

Aspek positif pluralisme

Beberapa hal-hal positif yang terangkum dari pluralisme. Pertama, mengajak warga negara agar dapat membangkitkan sifat pengharagaan antara satu ras dengan ras lainnya, antara etnik atau suku yang satu, dengan suku lainnya, antara pengikut agama yang satu dengan agama lainnya, antara golongan yang satu dengan lainnya. Selain itu, setiap warga, etnik, dan ras dan penganut agama tertentu, dapat mengembangkan kultur, nilai-nilai ajarannya, serta tradisinya. Tak seorang pun yang dapat menghalangi upaya pengembangan ini. Mereka dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, setiap warga dapat berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa merasa tertekan, dikontrol, serta diawasi oleh warga lain yang berbeda kultur. Setiap warga memiliki hak untuk hidup dan maju, bahkan mengembalikan tradisi lama yang menjadi ajaran atau anutan pada warga itu. Institusi dan pranata sosial dan kulural dapat berdiri sebanyak-banyaknya, tanpa ada halangan dan tantangan. Hubungan dengan kultur yang sama dapat dibangun seoptimal dan sedekat mungkin, tanpa ada batas-batas hierarkikal dan birokrasi, hingga batas Negara sekalipun.

Orang Kristen, umpamanya, dapat saja menjalin hubungan dengan umat Kristiani di belahan Eropa, di AS, dan Australia. Umat Hindu dapat saja saling tolong menolong dalam hal kehidupan dengan India. Pengikut Buddha dan Kong Hu Chu pun, dapat sangat akrab dengan bangsa Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea dan Indo Cina. Umat Islam dapat menikmati hubungan mesra dan silatur rahim dengan bangsa Arab, Berber, Afrika, Asia Tengah, Persia, dan Anak Benua India. Setiap penganut agama ini dapat saja membangun tempat ibadah di manapun saja mereka punya tanah hak milik. Bahkan menyewa juga seharusnya pun bisa! Mereka dapat melakukan upacara keagaman secara terbuka dan masif.

Dari segi suku juga demikian. Orang Bugis Makassar di Sul-Sel dapat menjalin hubungan dengan warga Bugis Makassar di seluruh pelosok dunia Melayu, di Johore, Riau, Sarawak, Sabah, Sumatra, Kalimantan, Jawa, Kawasan Timur Indonesia, dan bahkan hingga ke Darwin, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Orang Jawa dapat juga menjalin hubungan dengan warga di Suriname dan daerah transmigran di berbagai pulau di Indonesia. Etnik Cina di Jawa dapat akrab dengan etnik Cina di Bangka, Palembang, Pontianak, di Benteng, dan di kota-kota besar di Indonesia. Orang Melayu dapat menjalin hubungan dengan Melayu Betawi, Ambon, Minahasa dan seluruh kota-kota besar yang terletak di daerah pantai.

Aspek negative pluralisme

Adapun aspek negatif dari konsep ini juga cukup kompleks: Pertama, tidak mungkinlah kedua aspek itu: penghargaan dan pembiaran kultur dapat berjalan hand in hand terus menerus. Pasti salah satunya akan menguat dan menajam. Kedua, oleh karena setiap budaya tertentu mendapat tempat dalam Negara sama dengan lainnya, termasuk yang mayoritas, selama ini, maka mereka dapat memperkuat budaya mereka sendiri secara ke dalam. Negara tak bisa menghalangi, bahkan harus melindungi. Begitu juga pengikut kultur lain sama sekali tidak diperbolehkan melakukan intervensi apalagi gangguan atas eksistensi budaya lainnya. Bantuan dana dari luar, seperti Kristen ke gerakan Kristenisasi di suatu Negara, seperti Indonesia, seharusnya tidak mandapatkan rintangan, baik hukum maupun tindakan hukum dari pihak manapun. Negara tidak dapat mengeluarkan policy yang mungkin memperciut ruang lingkup dan gerak missionary dan zending dan avangelisme mereka. Seperti halnya bantuan dari Timur Tengah, negara kaya minyak, dari sultan, raja, atau filantropis, yang selama ini mengalir untuk dana pembangunan mesjid, madrasah, atau melalui perbankan, seharusnya tetap bisa berjalan dengan baik, tanpa sandungan. Agama lain, ada yang ternyata tidak senang dan amat kritis dengan praktek ini, sehingga mereka juga melakukan hal yang sama.. Bantuan hasil produksi elektronik dari negara industri Asia Timur, yang mengalir masuk ke suatu Negara seperti Indonesia, melalui network kecinaan, dari bangsa yang berkuning langsat dan bermata sipit ini, tidak bisa dibatasi oleh kebijakan Negara tertentu.

Deangan jaringan ini, orang Cina, kemudian, yang menguasai sebagian besar perekonomian makro Indonesia dan negara-negara tetangga, dapat mengembangkan tradisi kecinaannya. Barongsai, Tai Chi, Imlek dapat dengan megah dirayakan di mana saja di jantung atau sudut kota di negeri ini. Lapangan luas di suatu kota yang selama ini dapat digunakan untuk shalat Ied, juga dapat digunakan oleh panitia merayakan Imlek. Begitupun kaum Buddha dan Hindu.

Maka bila ini terjadi secara meluas maka ada kecenderungan bagi pemangku budaya mayoritas dan dominan selama ini, bisa saja tersisih. Budaya besar seperti Jawa, dapat tersisihkan oleh budaya Cina, yang secara ekonomi kuat. Budaya Islam, dapat terperanjat di depan kultur Kritistiani yang punya network luas hingga Eropa, Australia, dan Amerika. Di Indonesia, mereka memang minoritas, tetapi secara internasional mayoritas. Tetapi umat Islam juga punya network dengan Arab. Begitupun Hindu di Bali, mereka punya kawan lebih dari satu milliard di India, seperti halnya Buddha di Asia Timur.

Tanah yang selama ini melekat pada setiap etnik lokal dapat diambil alih oleh etnik atau ras pendatang. Apagi bila yang pendatang itu lebih kreatif, lebih kuat jaringannya, lebih dilindungi oleh kekuatan ekonomi, maka tentu semakin mudah proses pengambilalihan itu. Dengan demikian, tanah Jawa, boleh jadi tidak dihuni lagi oleh mayoritas etnik Jawa. Atau ranah Minang tidak lagi menjadi milik inheren bagi orang Minang. Tanah Borneo bukan lagi tanah kepunyaan orang Dayak. Hal ini, memang dan tentu, dalam waktu dekat belum akan terjadi. Tetapi sejarah Benua Amerika, telah menjadi kenyataan setelah ratusan tahun terjadi interaksi atas nama pluralisme ini. Begitu juga Australia dan Selandia Baru sudah menjadi dominasi keturunan bangsa Eropa. Singapura yang secara leluhur adalah milik Melayu, maka sejak tahun 1963 telah menjadi wilayah ras Cina, dan secara kultur, tradisi, nilai-nilai, semuanya sudah tercinakan.

Eropa, sekarang ini, masih tetap dominan atas rasnya dan atas tanahnya sendiri. Bahkan setiap etnik dapat menjadi Negara bangsa. Maka etnik Prancis mendirikan Perancis, Italia menjadi negara Italia, Spanyol dengan Spanyolnya. Bahkan Jerman yang pernah dibelah menjadi dua: Timur dan Barat, sejak runtuhnya tembok Berlin, keduanya telah menjadi satu negara kembali.

Untuk kasus Indonesia, manakah yang terbaik? Bila model pluralisme yang dipilih, maka setiap budaya nantinya akan mengkristal, sekalipun pada mulanya akan membangun penghargaan satu sama lain. Tetapi ketika kristalisasi semakin kuat dan menguatkan, maka benturannya pun akan semakin keras dan menyakitkan. Begitu juga bila monisme yang dikedepankan, maka akan terjadi penyeragaman kultur, sehingga semua warga akan mengikuti budaya pemimpinnnya di pusat pemerintahan. Bila suka memakai batik, maka semua harus batik, bila ada program tertentu, maka panitia akan meminta petunjuk atasan. Bila ada acara pernikahan harus ada nasi tumpeng, tradisi sungkem, dll. Budaya demokras akan terhalang dan terpasung.

Ada yang menyarankan bahwa pluralisme itu adalah layaknya semacam fruits salad. Yaitu, setiap buah, dalam rujak itu atau koqtail itu, dapat terlihat wujud dan eksistensinya masing-masing, kendati mereka tanpa pijakan (tidak sampai ke dasar mangkok). Demikianlah, suku-suku dan ras dan pengikut agama, dapat eksis secara individual, kendati tidak bisa mengklaim tanah dan tempat tinggal sebagai warisan dari leluhur. Sebaliknya, bila buah-buahan itu dibuat semacam rujak bebek (yang ditumbuk), maka setiap entitas buah-buahan itu tidak akan terlihat. Bila dicicipi, semua aroma bercampur, ada rasa mangga, pepaya, anggur, jambu, srikaya, dll, semuanya menyatu dalam rasa yang satu. Mana yang dominan, maka akan lebih terasa. Demikianlah durian atau nangka mungkin, karena baunya yang khas menyengat, maka rasanya tetap dominan. Atau buah apel, mungkin karena banyaknya, maka akan lebih dominan dan terasa di lidah. Mereka juga tidak dapat menyentuh dasar mangkok. Maka analoginya, setiap warga tidak bisa mengklaim tanah leluhurnya. Analogi ini tidak lagi menggambarkan sebuah negara pluralisme, tetapi monisme, seperti yang selama ini dipraktekkan selama Indonesia merdeka.

Penutup : Solusi

Retorika selama ini adalah: Bhinneka Tunggal Ika, tetapi perakteknya, adalah yang dominan adalah Ikanya, kesatuannya dan penyeragamannya, bukan kebhinnekaannya dan diversitasnya. Ya memang demikianlah, tidak bisa keduanya selalu berjalan berbarengan. Salah satunya harus kalah atau mengalah. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan suku bangsa ini dar kepunahan entitas, dan tetap Indonesia bersatu di bawah persemakmuran Indonesia, maka solusinya adalah Negara Persatuan, seperti yang ditandaskan dalam sila ke tiga dari Pancasila: ”Persatuan Indonesia.” Bukan, Kesatuan Indonesia. Kita buat negeri menjadi pluralisme ala toko buah-buahan, atau hindangan buah-buahan yang dihidangkan di atas baki lebar, sehingga setiap buah-buahan ada piringnya masing-masing, tetapi tetap dalam wadah baki Indonesia yang satu. Kita tidak bisa mencontoh sepenuhnya Ameri Serikat, kanada, Australia da Selandia baru yang, negeri imigran itu. Kita juga tidak bisa mencontoh Uni Sovyet, yang menlemahkan negeri Balkan. Tetapi ada baiknya kita mencontoh negeri Eropa yang tetap eksis di bawah wadah uni Eropa. Dengan demikian, bukan hanya persaudaraan antara warga Indonesia yeng terjalin, tetapi juga seluruh warga dunia Melayu Raya dapat hidup dalam persemakmuran Dunia Melayu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penulis adalah Dosen Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Alumni Doktor pada Victoria University dan Master pada McGill University, Kanada.

Makalah ini disampaikan pada Diskusi Reguler Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) ICMI Orwil Sulawesi Selatan pada 19 Mei 2007 di Kantor Redaksi HARIAN TRIBUN TIMUR Makassar.

Masika ICMI Diskusikan Pluralisme di Tribun

2007-05-21T11:00:00.000+08:00

Makassar, Tribun

Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Wilayah Sulsel menggelar diskusi mengenai pluralisme dengan tema Manfaat dan Resiko Pluralisme.

Diskusi yang menghadirkan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Faisal Bakti itu digelar di kantor Tribun Timur, Sabtu (19/5).

Menurut Faisal, pluralisme isu menarik dibicarakan karena adanya pro dan kontra di dalamnya.

"Yang pro bilang memang manusia itu diciptakan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Lihat saja ciri fisik seperti sidik jari atau pun genetiknya, pasti berbeda," katanya.

Sedang yang menentang pluralisme mengatakan manusia pada prinsipnya sama, jangan mencari perbedaannya.

Pluralisme dalam diskusi lebih menyinggung perbedaan kadaerahan atau etnik. Jika pluralisme disetujui, maka perkembangan susu harus dibiarkan mencari dan memiliki peradaban.

"Dalam taraf yang lebih tinggi pluralisme dalam negara menoleransi pembentukan pemerintahan sendiri, karena adanya persamaan budaya, bahasa, dan tinggal pada wilayah yang sama," kata Faisal.(cr3/rex)

(Tribun Timur, 20 Mei 2007)

Dialog Akhir Tahun ( Bedah Buku)

2007-05-12T13:24:00.000+08:00

Bedah buku Nation Building : Kontribusi Komunikasi Lintas Agama dan Budaya Terhadap Kebangkitan Bangsa Indonesia. Oleh A.Faisal Bakti, Ph.D (Author/ Dosen UIN Syarif Hidayatullah), Dr.Edward L. Polinggomang (Sejarawan UNHAS), Drs.Wahyuddin Halim, MA (Dosen UIN Alauddin), dengan moderator Bahar Makkutana. Dilaksanakan di Aula SOFEI BaKTI Makassar, pada hari rabu, tanggal 27 Desember 2006.

Pelantikan Orda Bone

2007-04-13T18:31:00.000+08:00

Pelantikan

Selamat menjadi pengurus

Pidato Pelantikan Takalar

2007-03-05T17:59:00.000+08:00

Assalamu Alaikum Wr Wb

Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita hidup sebagai manusia yang bekeadaban tinggi. Demikian pula, salawat dan taslim kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, atas kepemimpinan dan keteladanan beliau sehingga ia menjadi legenda yang tiada tara sepanjang sejarah dunia.

Bapak2, ibu2 serta saudara(i) sekalian yang saya hormati.
Kita baru saja menyaksikan pengucapan sumpah dan pelantikan majelis pengurus Organisasi Daerah (Orda) Takalar Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslimm se-Indonesia (ICMI). Pelantikan ini menandai adanya babak baru baru dunia kecendekiawan muslim di kabupaten Takalar. Sebuah komunitas cendekiawan muda yang akan memberi kontribusi pemikiran dan gagasan dalam meningkatkan taraf hidup umat Islam sekaligus menjadi ruang bagi pematangan diri sebelum berkiprah lebih jauh bagi di organisasi ICMI itu sendiri nantinya.

Pelantikan ini juga telah menambah deretan orda-orda Masika ICMI yang telah terbentuk di Sulawesi Selatan. Orda yang telah terbentuk sebelumnya adalah Kabupaten Bone yang pengurusnya dilantik pada ujung tahun 2006 silam. Dalam waktu dekat, Masika Orwil Sulsel akan melantik pengurus yang telah terbentuk di Kab. Jeneponto, Gowa, Soppeng, dan Parepare.

Bapak2, ibu2, serta saudara(i) sekalian yang saya hormati
Pembentukan orda-orda Masika ICMI di Sulawesi Selatan merupakan upaya memperluas sayap pengabdian ICMI bagi peningkatan taraf hidup umat melalui pengembangan sektor usaha kecil dan mengengah dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekonologi atau Iptek. Bangsa yang berprospek untuk diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain adalah bangsa yang memanfaatkan dengan tepat Iptek, dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang unit-unit akarnya, dalam hal ini warga masyarakatnya, kuat secara ekonomi.

Umat Islam Indonesia harus memanfaatkan Iptek secara tepat. Inilah yang menjadi visi dan misi oleh mantan Menristek B.J. Habibie melalui peran-perannya selama pemerintahan Orde Baru pimpinan H.M. Soeharto. Yang tidak lebih penting pula adalah, mengutip pidato pengukuhan jabatan guru besar Budiono (Menko Perekonomian) di UGM Yogyakarta beberapa waktu lalu, bahwa demokrasi adalah sesuatu yang besar dan berarti bagi bangsa Indonesia. Inilah, kata Budiono, yang membedakan masyarakat muslim Indonesia dibandingkan dengan masyakarat muslim di negara-negara muslim lainnya. Tetapi, lanjut Budiono, masyarakat demokratis yang riil dan kuat adalah yang masyarakat akar rumputnya kuat secara ekonomi. Bagi saya, masyarakat akar rumput yang kuat secara ekonomi adalah masyarakat yang menguasai iptek.

Bapak2, Ibu2 dan saudara(i) sekalian yang saya hormati......
Selain dari itu, ICMI memandang bahwa pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah, telah melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kapasitas suprastrukturnya maupun kemampuan pelayanannya kepada warga. Kemajuan yang dialami oleh pemerintah dalam hal ini perlu diimbangi oleh perubahan yang relevan pula pada masyarakat atau warga itu sendiri. Dalam hal ini, Masika ICMI dan ICMI itu sendiri dari kalangan masyarakat, telah berdiri sebagai mitra atau tandem pemerintah dalam memberikan dukungan dalam pembangunan. Masika ICMI dan ICMI akan mengerahkan pontensi kecendekiaannya untuk bergerak bersama dengan pemerintah membangun ummat yang kuat.

Professor Nanat, ketua presidium ICMI 2006-2007 dalam kunjungan kerjanya ke ICMI Orwil Sulsel akhir Januari lalu, menyampaikan bahwa misi ICMI untuk tahun 2007 adalah memdampingi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam menata pengembangan sistem pendidikan nasional. ICMI dalam hal ini telah memulai partisipasinya dalam pengembangan konsep pendidikan luar sekolah. Alasannya menurut Professor Nanat adalah bahwa kalau pendidikan umat tidak ditata-kelola dengan baik, umat Islam di Indonesia belum bisa beranjak dari situasinya sekarang yang tidak menguntungkan.

Bapak2, Ibu2, dan saudara(i) sekalian yang saya hormati.

Iptek, kekuatan ekonomi masyarakat akar, dan pendidikan, merupakan tiga hal yang selama ini hanya menjadi jualan murahan. Saya menyebutnya sebagai jualan murahan karena tidak dibarengi dengan kepedulian. Topik-topik seperti itu akan dijual ketika seseorang butuh perhatian namun tidak dibarengi dengan kepedulian. Kepedulian adalah nafas utama seorang cendekiawan. Seorang ilmuan, dengan sendirinya menjadi cendekiawan ketika mereka peduli kepada kemaslahatan kemanusiaan. Cendekiawan tidak berada di langit, tetapi berada di bumi tempat kehidupan berlangsung.

Ketika sebagian besar ilmuwan dan intelektual hanya mengurusi politik, mengurusi pertumbuhan ekonomi yang tampak dalam angka-angka, mengendus selama 2x24 jam tentang siapa pelaku korupsi, ketika ormas-ormas Islam sibuk mengurus kader-kadernya untuk berpilkada, ketika itulah Masika ICMI dan ICMI tetap mengurus masa depan umat. Sebab kepedulian kepada umatlah seorang cendekiawan berawal dan pada derajat umat yang tinggi di Hadapan Allah SWT membuat cendekiawan muslim eksis. Oleh karena itu, mungkin Umat Islam sendiri tidak perlu khawatir ketika para pemuka umat, ilmuwan, ormas-ormas Islam terbuai oleh politik pilkada.

Bapak2, Ibu2 dan Saudara(i) yang saya hormati.
Pada akhirnya, saya berharap, selain Masika ICMI, akan lahir juga wadah-wadah cendekiawan muslim yang lain yang menggalang cendekiawan muda untuk bahu membahu memikirkan dan berbuat untuk kemajuan ummat di Kabupaten Takalar ini. Pada kesempatan ini, saya selaku ketua MASIKA ICMI Orwil Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Takalar atas peran-peran dalam pembentukan Orda Masika Takalar dan pelantikan majelis pengurusnya. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh Majelis Pengurus ICMI Orda Takalar dalam pembentukan organisasi dan pelantikan majelis pengurus Masika ICMI Orda Takalar. Serta pihak-pihak lain yang tidak sempat saya sebutkan.

Dan kepada mereka yang baru saja dilantik, saya menyampaikan selamat dan semoga sukses dalam berkarya di MASIKA ICMI Orda Takalar. Semoga dalam waktu dekat ini akan dihasilkan rapat kerja yang akan dapat diketahui oleh masyarakat Kab. Takalar.

Demikianlah, mohon maaf bila dalam sambutan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan, terutama juga tentang proses-proses dan pelaksanaan acara ini dalam kaitannya dengan pengurus Masika ICMI Orwil Sulsel, saya memohon maaf sebesar-besarnya.

Terima kasih. Billahit Taufiq wal Hidayah
Wassalmu Alaikum Wr. Wb.

Maqbul Halim

Dibacakan oleh Sekretaris MASIKA ICMI Sulsel pada pelantikan pengurus MASIKA ICMI Orda Takalar pada Sabtu, 11 Maret 2007 di Takalar.

Sekularisme Sukarela

2007-02-28T13:30:00.000+08:00

Oleh Ulil Abshar-Abdalla
26/02/2007

Yang mengherankan, di tengah bangkitnya kesadaran beragama kalangan Islam saat ini, "sekularisme sukarela" justru makin luas berkembang. Adalah suatu paradoks yang mencengangkan kalau di satu pihak umat Islam "gembar-gembor" bahwa Islam agama yang memberi solusi atas semua hal, lengkap (syamil, kamil, mutakamil), tapi di pihak lain justru mengabaikan soal-soal publik yang sangat mendesak seperti soal penanganan kota.

Dalam kenyataan, kita seringkali melihat kesenjangan antara apa yang diucapkan umat Islam dengan apa yang mereka lakukan. Ini bukan informasi baru sama sekali. Yang baru adalah contoh yang akan saya berikan.

Selama ini, umat Islam mencurigai konsep sekularisme yang dimengerti sebagai pemisahan agama dari politik, atau lebih luas lagi, antara agama dan kehidupan publik. Tapi jika kita melihat tindakan umat Islam sendiri, mereka justru mempraktekkan sekularisme itu tanpa mereka sadari. Tindakan ini dilakukan bukan saja oleh kalangan awam, tetapi kalangan elit Islam, lewat retorikanya dalam membenci sekularisme.

Marilah kita tengok contoh berikut. Karena masih hangat dalam ingatan publik, saya akan mengambil contoh yang berkaitan dengan soal banjir. Penanganan banjir jelas mengandaikan adanya pelbagai faktor yang saling berkaitan, mulai soal tata kota, kebijakan kependudukan, rancangan pemukiman, peruntukan lahan, hingga aspek-aspek yang menyangkut dimensi mental dan kebudayaan.

Sikap-sikap mental masyarakat dalam menghadapi soal ruang, misalnya, tak kalah menentukan dalam penanganan banjir. Legislasi saja tak memadai. Sebab kota adalah pemukiman berbudaya, bukan sekadar tempat tinggal untuk mencari nafkah. Kota bukan sekadar "sapi perah", tetapi "al-madinah" atau polis yang beradab.

Yang menarik adalah sikap tokoh-tokoh Islam terhadap masalah kota ini. Selama ini, jika perdebatan menyangkut soal jilbab atau perjudian, mereka begitu semangat menanggapinya, sebab dua hal itu memang jelas-jelas masuk wilayah "Islam", dalam pengertian adanya aturan tekstual kitab suci mengenai masalah tersebut.

Tapi begitu menyangkut masalah yang sama sekali tak disinggung Kitab Suci (Quran atau Hadis), misalnya soal rancang bangun kota yang baik dan "nggenah" sehingga anti-banjir, kita tak mendengar suara tokoh-tokoh Islam. Secara tak langsung, mereka mengatakan bahwa ada wilayah yang jelas berkenaan dengan agama (baca: Islam), dan ada wilayah yang sama sekali di luar pembicaraan Islam.

Soal jilbab adalah soal Islam sebab ada aturan yang jelas (menurut mereka) dalam Kitab Suci, sementara penanganan banjir adalah di luar wilayah agama, sebab tak ada ketegasan mengenai hal itu dalam Kitab Suci. Jika pun ada hal yang berkenaan dengan soal itu di dalam Kitab Suci, maka sifatnya tak langsung, hanya tersurat.

Sikap semacam ini adalah sekularisme itu sendiri, dalam bentuknya yang lain. Saya menyebutnya sebagai "sekularisme sukarela" (untuk mengartikan "self-secularizing"). Sikap tokoh-tokoh Islam yang kurang menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap soal tata-kota dengan anggapan kurang langsung berkenaan dengan Islam, jelas mengandaikan adanya wilayah agama dan non-agama. Dengan kata lain, ada wilayah di mana agama punya wewenang, dan wilayah lain di mana agama sama sekali tak punya wewenang yang bersifat langsung.
Dualisme wilayah semacam ini terjadi pada banyak kasus, dan kesadaran mengenai hal ini bukan tak ada di kalangan intelektual Muslim. Contoh yang kerapkali didiskusikan adalah dualisme antara ilmu-ilmu agama dan ilmu sekuler. Menyadari bahwa dualisme itu sama sekali tak ideal, banyak intelektual Muslim yang mengusahakan integrasi antara kedua wilayah itu. Saya sendiri punya kritik mendasar atas "proyek integrasi" itu, tetapi hal itu di luar pokok pembicaraan ini.

Yang ingin saya tunjukkan adalah kemenduaan sikap umat Islam dalam menghadapi sebuah konsep. Suatu konsep kadangkala disangkal pada level retorika, tapi diterima tanpa suatu keberatan dalam praktek.

Yang mengherankan, di tengah bangkitnya kesadaran beragama kalangan Islam saat ini, "sekularisme sukarela" itu justru makin luas berkembang. Adalah suatu paradoks yang mencengangkan kalau di satu pihak umat Islam "gembar-gembor" bahwa Islam agama yang memberi solusi atas semua hal, lengkap (syamil, kamil, mutakamil), tapi di pihak lain justru mengabaikan soal-soal publik yang sangat mendesak seperti soal penanganan kota.

Sumber utama masalah, saya kira, karena lemahnya dimensi kemanusiaan dalam pemahaman Islam yang berkembang saat ini. Hilangnya dimensi kemanusiaan itu menimbulkan sikap yang amat mengherankan, yakni bahwa ajaran agama ditaati semata-mata kerena ia adalah perintah Tuhan. Jika suatu masalah tak punya ketentuan jelas dari Tuhan, meski menyangkut kepentingan kemanusiaan yang luas, maka umat Islam diam saja. Jika pun ikut bicara, tapi tidak dengan derajat semangat yang sama seperti dalam kasus-kasus yang jelas-jelas bersifat "Islam".

Untuk mengatasi sikap mendua ini, sejumlah langkah penting harus dilakukan. Pertama, umat Islam harus berani melakukan "lompatan paradigmatik" dengan memandang seluruh ajaran agama yang berkaitan dengan wilayah sosial adalah terkait dengan pertimbangan kemanusiaan. Ajaran-ajaran itu menjadi penting bukan semata-mata karena Tuhan mengatakan demikian, tapi karena secara kemanusiaan ajaran itu relevan.

Jika karena suatu perkembangan sejarah, pertimbangan kemanusiaan berubah, maka ajaran itu juga harus diubah. Hanya Tuhan sendiri yang tak berubah. Ajaran-ajaran Tuhan bukanlah Tuhan itu sendiri, sehingga tak kebal terhadap hukum perubahan. Dalam perubahan itu, yang menjadi pokok pertimbangan adalah kepentingan kemanusiaan. Karena kepentingan kemanusiaan terus berubah, dengan sendirinya ajaran juga harus berubah.

Kedua, sudah tentu perubahan bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Suatu perubahan mengarah kepada cita-cita sosial tertentu. Yang tetap dalam suatu agama adalah cita-cita yang menjadi semacam pemandu arah perubahan dalam masyarakat itu. Hukum atau ketentuan legal-formal harus ditundukkan kepada cita-cita itu, bukan sebaliknya. Cita-cita utama Islam, dalam pandangan saya, ada dua: terciptanya keadilan pada level masyarakat dan terlindunginya aspek kebebasan pada level individu.

Kecenderungan agama dalam masyarakat yang kian berorientasi pada hukum dan fikih sekarang ini jelas membahayakan masa depan Islam sendiri. Yang mengherankan, "fikihisme" atau kecenderungan legalistik dalam beragama yang dahulu berkembang luas di kalangan yang disebut "Islam tradisional" itu, dulu pernah menjadi sasaran kritik tajam kaum pembaharu Muslim awal abad ke-20. Fikihisme itu sekarang justru berkembang lagi di kalangan Muslim perkotaan, termasuk kalangan yang selama ini disebut "modernis". Ini jelas kemunduran dilihat dari segi cita-cita kaum reformis Islam dahulu.

Ketiga, jika pada level masyarakat kita perlu menganjurkan pendekatan keagamaan yang makin mengaitkan antara ajaran agama dengan konteks kemanusiaan, maka pada level individual, penghayatan agama yang mendalam dan "genuine" juga perlu dikembangkan. Sebagaimana dikatakan oleh banyak sarjana Muslim, masyarakat Muslim adalah masyarakat etis (al-mujtama' al-akhlaqi/al-qimi) dalam pengertian kesadaran nilai-nilai moral yang diajarkan Islam tertanam dengan mendalam di sanubari mereka.

Masyarakat etis mengahayati agama bukan karena "paksaan hukum", tapi karena keinsafan mendalam dan bersifat sukarela. Saya dulu pernah melontarkan gagasan pentingnya "hukum nurani", bukan hukum legal-formal dalam beragama. Hukum legal-formal yang bersifat positif berlaku pada wilayah publik. Dalam wilayah agama, yang berlaku adalah "hukum nurani" yang mengandaikan adanya kedewasaan nurani dan akal sehat.

Jika titik tumpu keberagamaan dalam Islam terus-menerus diletakkan pada level hukum (fikih), maka yang timbul adalah "infantilisme moral" atau sikap etis kekanak-kekanakan. Umat Islam harus didorong menuju "kedewasaan moral" melalui penghayatan agama yang mendalam, penuh integritas, mandiri, dan bertanggungjawab.

Dalam agama, hukum pada akhirnya harus diletakkan pada nurani, bukan ditanyakan kepada otoritas eksternal seperti ulama atau ustad. Itulah agama yang "genuine". Sekian, semoga bermanfaat.

Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1215

Permohonan Politik I

2006-10-30T12:43:00.000+08:00

Majelis Pengurus
MAJELIS SINERGI KALAM
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM se-INDONESIA
(MASIKA ICMI)
Organisasi Wilayah सुलावेसी

सेलातन PERMOHONAN POLITIK

Bismillah Ar-Rarahman Ar-Rahim

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Ridha-Nya kepada kita semua selama ini. Selanjutnya, kita mohonkan salawat keselamatan kepada Rasulullah SAW yang karena pesan-pesan Allah SWT yang dibawahnya, dunia kehidupan berhasil beranjak dari kejahiliyahan. Semoga apa yang kita laksanakan setiap hari betul-betul adalah Ibadah dan karena itu Allah SWT melimpahkan Ridha dan Rahmat-Nya. Amin.

Sesuai dengan rencana jadwal yang digadang-gadang oleh KPU Propinsi Sulawesi Selatan, diperkirakan hari pencoblosan Pilkada Langsung Gubernur (Pilgub) Insya Allah akan berlangsung pada medio Nopember 2007—entah awal, pertengahan, atau akhir. Kalau kita menghitung dari bulan sekarang, Oktober 2006, maka kira-kira tahapan pencoblosan Pilkada kurang lebih masih setahun lagi.

Beranjak dari perkembangan Propinsi Sulawesi Selatan menjelang Pilgub Nopember 2007, Majelis Pengurus MASIKA ICMI Orwil Sulawesi Selatan telah mempelajari dan kemudian memahami perkembangan tersebut. Inti perkembangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ada ketimpangan antara antusiasme (hasrat yang kuat dan menggelora) masyarakat umum Sulawesi Selatan dan partai politik serta mereka-mereka yang bakal calon gubernur/wakil gubernur pada Pilgub Sulsel Nopember 2007. Antusiasme parpol dan bakal calon telah jauh melampui antusiasme warga Sulawesi Selatan dalam menjemput Pilgub Sulsel Nopember 2007;

2. Organisasi kemasyarakatan, pemuda, keagamaan, kelompok profesional, pengusaha, kalangan masyarakat biasa dan sebagainya—belum semuanya—telah antri menggolongkan diri (affiliasi) ke dalam kubu-kubu mereka yang bakal calon gubernur/wakil gubernur pada Pilgub Sulsel Nopember 2007. Perkembangan ini terbilang sehat dalam bagi demokrasi, khususnya dalam toleransi antara kepentingan dan perbedaan pendapat;

3. Meski perkembangan yang disebutkan di atas memang terbilang sehat, tetap saja muncul kekhawatiran bahwa sikap persahabatan yang longgar dari partai politik dan bakal calon itu hanyalah “rayuan kembang gula bagi anak-anak”. Mereka yang berhasil dirayu akan mendapatkan keuntungan jangka pendek tapi mengalami kerugian jangka panjang. Mungkin mirip penculikan anak-anak di lokasi sekolah; dan

4. Kalangan intelektual, kelompok kritis, pemuda progresif, organisasi keagamaan, dan kalangan perguruan tinggi—sebagian sudah larut, belum maksimal melakukan pendampingan kepada lingkungan masyarakatnya sehingga masyarakatnya tersebut mampu membedakan antara “rayuan kembang gula” dan keikhlasan dalam rangka Pilgub Sulsel Nopember 2007.

Poin-poin inti perkembangan di atas akhirnya menjadi agenda pemikiran bagi Majelis Pengurus MASIKA ICMI Orwil Sulawesi Selatan. Hasil dari diskusi pemikiran itu menghasilkan Permohonan Politik sebagai berikut:

1. Memohon kepada mereka semua yang kira-kira akan menjadi bakal calon gubernur atau wakil gubernur agar menahan diri menumpahkan perbuatan baiknya atau kebaikannya kepada masyarakat awam, organisasi massa, organisasi keagamaan, pemuka dan komunitas adat, dan lain-lain. Sabarlah menunggu satu tahun. Simpanlah kebaikan Anda itu. Tunggulah hingga tiba saatnya setelah semua tahapan Pilgub Sulsel Nopember 2007 usai, pasti Allah SWT Maha Mengetahui atas segala kebaikan yang Anda berikan seusai Pilgub;

2. Mohon diprioritaskan yang penting. Kemiskinan, pengangguran, penyakit Anthrax, ancaman Flu Burung, pendidikan yang masih morat-marit, pelayanan kebutuhan dasar warga yang masih di bawah garis kelayakan, dan sebagainya selalu menunggu tanggung jawab kita semua, khususnya pejabat-pejabat yang bakal jadi calon gubernur/wakil gubernur. Ada resiko besar jika permasalahan-permasalahan itu diabaikan dan membuatnya berlarut-larut. Sementara Pilgub itu sendiri, diurus atau tidak diurus oleh pejabat-pejabat itu, akan tetap berlangsung pada November 2007 selama KPU Propinsi Sulawesi Selatan tetap sehat-sehat wal’afiat; dan

3. Memohon kepada elit politik Sulsel dan mereka yang bakal calon pada Pilgub Sulsel Nopember 2007 untuk memanfaatkan sisa hari-hari bulan suci Ramadhan kali ini dengan ber-ittiqaf seorang diri di rumah masing-masing tanpa disaksikan oleh siapa pun agar mendapat pahala (ikhlas). Bagi para bakal calon, sebaiknya kegiatan istiqomah itu tidak perlu di lakukan di mesjid dengan membawah simpatisan dan pendukung serta diliput oleh wartawan dan juru foto/kamera. Mohonlah kiranya dalam istiqomah itu juga diselipkan doa agar warga Sulawesi Selatan tidak mudah terbuai oleh “rayuan kembang gula” para bakal calon Pilgub Sulsel Nopember 2007 kelak.

Demikian Permohonan Politik dari Majelis Pengurus MASIKA ICMI Orwil Sulawesi Selatan. Akhirnya, Majelis Pengurus berharap kiranya permohonan ini mendapatkan perhatian Karena Allah SWT.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 17 Oktober 2006

Majelis Pengurus
MASIKA ICMI
Orwil Sulawesi Selatan
Periode 2006-2001

Jurus Bicara:
1. Bahar Makkutana (Pengurus Orwil)
2. Andi Ahmad Yani, M.Si. (Pengurus Orwil)
3. Rusdiyanto (Pengurus Orwil)

Divisi

2006-09-21T18:28:00.000+08:00

Divisi Kajian dan Penelitian
Divisi Pendidikan dan Pelatihan
Divisi Penerbitan
Divisi Pengembangan dan Jaringan

Manjelis Sinergi Kalam (MASIK) Sulawesi Selatan

2006-09-04T14:22:00.000+08:00

Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) ICMI Orwil Sulawesi Selatan telah membentuk kepengurusan periode 2006-2011.

Ketua: Maqbul Halim
Wakil Ketua I : Andi Ahmad Yani
Wakil Ketua II: Bahar Makkutana

Sekretaris: Ismail Marzuki, S.Si.
Wakil Sekretaris I: Andi Hariyanto
Wakil Sekretaris II:

Bendahara: Tuti Bahrianti, M.Sc.

MUKADDIMAH

2006-03-30T13:25:00.000+08:00

MAJELIS SINERJI KALAM
(MASIKA)
ICMI ORWIL SULSEL
[Islam dalam Multiperspektif]

MUKADDIMAH

Bangsa Indonesia sering berhadapan dengan isu atau permasalahan keislaman yang selalu hanya memberikan satu pilihan cara berpikir. Praktik keagamaan dalam berpolitik, berilmu pengetahuan, beribadah, berbangsa dan bermasyarakat—bahkan hingga cara kita menghayati keislaman itu sendiri, seringkali hanya “boleh” ditinjau melalui satu cara berpikir. Sementara, satu model tunggal cara berpikir itu, terus berupaya menyendiri dan membenci.

Keislaman juga umumnya diperagakan secara dogmatis dengan asumsi fundamental bahwa ijtihad atau Ijma terhadap ayat-ayat Ilahi telah final. Kalau pun ijtihad dan Ijma masih terkuak sedikit pada suatu ketika, ia tetap pasif. Ijtihat dalam hal ini bukanlah instrumen intelektual yang mampu memahami, melainkan sesuatu yang diam dan suci menunggu untuk dipahami. Citra realitas keislaman lantas di-setting agar dogma-dogmanya yang pasif itu tetap dapat ditakhtakan. Dengan demikiam, Islam sebagai realitas menjadi tunggal sekligus vacum.

Pengetahuan keislaman akhirnya menjadi sebuah rezim yang mengawal sebuah faham tentang Islam. Ia bukan sebuah rezim berpikir yang mengawal Islam itu sendiri. Rezim itu tidak hanya tampil positivistis, tetapi juga mendoktrinkan dirinya sendiri. Lembaga berpikir yang mempatenkan hanya satu jenis tradisi berpikir yang dikenal dengan nama dunia akademik, tidak lebih dari sebuah mekanisme birokrasi rezim. Birokrasi rezim inilah yang secara berkesinambungan memproduksi legitimasi terhadap pengetahuan keislaman agar kian menjauh dari realitas sosial dan kultural. Juga, terus menerus mereproduksi fatwa pemikiran Islam yang monoton dan ekslusif. Yang tersaji di dalam ruang publik kemudian hanyalah realitas keislaman yang dicitrakan, sebuah konstruksi realitas yang didiktekan sambil menolak real reality.

Dalam perjalanan itu, tokoh-tokoh muslim berdiri kokoh menjadi pengawet rezim. Jauh dari kesan kecendekiaan. Mereka memuja dan lebih patuh pada perspektifnya sendiri ketimbang terhadap semangat Islam itu sendiri. Tak ada pencerahan karena tak ada dialog. Dialog adalah kutub yang bersilangan secara diagonal dengan ekslusifisme mereka. Mereka bekerja sebagai aparat perspektif yang rela melawan dunia multiperspektif. Padahal, Islam sendiri menawarkan banyak perspektif. Ketika Islam hanya ditinjau dari perspektif tunggal, sesungguhnya kita telah dengan sengaja membangun realitas-realitas paradoks dan ambigu bagi Islam itu sendiri yang—padahal—oleh Rasulullah SAW telah disempurnakan.

Tidak sedikit komunitas muslim di Indonesia melancarkan “perang jihad” untuk membela perspektifnya, bukan membela agama Allah SWT. Mereka bukan menegakkan syariat Islam, tapi menegakkan perspektifnya tentang Syariat Islam. Mereka adalah pembela mazhab yang telah dengan sempurna menutup cahaya Allah SWT untuk memikirkan perspektif lain. Sementara, kita semakin sulit berpaling dari fakta bahwa perspektif kultural bangsa Arab dalam ber-Islam memang berlainan bentuk dengan perspektif kultural bangsa Indonesia. Demikian juga antara Bangsa Tionghoa dengan Bangsa India, dan seterusnya.

Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama bangsa Arab, misalnya, adalah bagian dari dinamika kultur yang sedang berlangsung. Ada banyak jenis perspektif yang dipisahkan oleh jarak dan teritori wilayah kultural. Contoh yang amat sederhana adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pluralisme bagi Umat Islam. Tetapi, fatwa itu tidak valid (out of order) bagi umat Islam di Pakistan atau di Maroko atau di London. Contoh ini cukup praktis dan jelas memberitahukan bahwa “bahasa” kultural yang dipakai dalam berikrar menegakkan Al-Qur’an dan Hadits sebenarnya tidaklah semurni ayat-ayat Tuhan. Ini hanya satu dari jutaan perkara akibat perbedaan perspektif dalam ber-Islam.

Pertanyaan monumental yang kemudian mengusik adalah, betulkah dimensi-dimensi keislaman yang diperjuangkan hingga saat ini, entah itu dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya, bukan merupakan konstruksi dari suatu perspektif, yakni perspektif rezim yang dominan dan hegemonik, yang mengendalikan relasi kuasa dalam komunitas bangsa Indonesia? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa Islam yang diaktualkan adalah Islam yang wacananya sudah diproteksi dan dipatenkan oleh institusi-institusi dominan dan hegemonik? Apakah Islam yang diwacanakan ke publik sekarang ini bukan merupakan dalil-dalil yang personal dan parsial? Mengapa wacana-wacana mainstream selalu dicegah untuk “bergaul” dengan perspektif-perspektif lain? Kenapa Islam sangat tergantung pada relasi kuasa untuk mengesahkan eksistensinya ketimbang menjadikan eksistensinya sebagai varian terhadap relasi kuasa itu?

Bukankah dunia Islam di Indonesia umumnya tampak kering karena mutu ruang publik bagi wacana perkara-perkara Islam telah sangat rendah. Tidak ada ruang publik yang terhampar dengan lapang dan fair bagi semua perspektif untuk bebas, setara, dan rasional. Sebuah lapangan yang di dalamnya ada perdebatan yang membebaskan bukan hanya Islam itu sendiri dari sifat personal dan parsialnya, tetapi juga membebaskan Islam itu sendiri untuk menjadi sumber pengetahuan yang tak akan pernah kering (unlimited). Sebuah ruang publik yang bukannya menampilkan Islam sebagai sesuatu yang beku tanpa pengertian, tetapi menghadirkan Islam sebagai sebuah agama yang jeli memahami sehingga mencerdaskan, mencerahkan, membebaskan.

Keadaan di atas merekomendasikan sebuah gugatan terhadap ruang publik yang ada bagi pengetahuan keislaman. Menuntut agar ruang publik berangsur-angsur steril dan rasional. Membuka ruang publik selebar mungkin agar tidak hanya dihuni oleh gerombolan ulama atau kiyai untuk memonopolikan perspektifnya tentang Islam. Menginsyafkan para intelektual perguruan tinggi agar berhenti menjadi polisi yang bertugas memelihara kestabilan dan keamanan imperium positivisme dalam memahami Agama Islam dan permasalahan-permasalahannya. Mengajak para orator mimbar agar bersedia berdialog ketimbang mendoktrinkan pengetahuan-pengetahuan tentang Islam.

Akhirnya, tidak akan pernah ada forum diskusi atau dialog dalam Islam bila hanya ada satu cara memahami, hanya satu perspektif. Dialog antar perpektif tidak akan pernah menghasilkan pemenang dan pecundang, tetapi perspektif yang dibangun atas dasar relasi kuasa lebih memilih “perang” dari pada dialog untuk menghasilkan kemenangan. Tentu saja, perang hanya untuk menghacurkan yang lain. Di arena itulah, senjata tajam terhunus melawan kalimat, kata-kata, atau ucapan—sekaligus pemiliknya. Tuhan melalui Al-Qur’an pertama-tama menyerukan, “Bacalah!”. Bukannya, “Perangilah!”.

Visi: “Islam Multiperspektif”

Misi MASIKA ICMI Orwil Sulsel:

Mengeksplorasi Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk mencerahkan peradaban manusia;
Menggerakkan pemikiran-pemikiran di luar arus pemikiran mainstream (utama) mengenai Islam sehingga tercipta ruang dialog yang sehat, setara dan rasional;
Menghadirkan variasi-variasi perspektif pengetahuan tentang Islam; dan
Memberi apresiasi tinggi bagi toleransi dan pluralisme dalam pemikiran Islam.